PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
TERHADAP NASABAH YANG WANPRESTASI
PROPOSAL
SKRIPSI
Oleh
:
SATRIA PRADITAMA
No.
Mahasiswa : 12410212
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016
Latar
Belakang
Seiring dengan berkembangnya zaman, kehidupan manusia semakin
kompleks, maka hal ini menuntut manusia untuk menyusuaikan diri dengan adanya perkembangan zaman tersebut
sehingga semakin banyak kepentingan
dan kebutuhan yang harus dilaksanakan
Manusia dalam memenuhi
kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya seorang
diri, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu
membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan sosial tersebut maka kebutuhan
manusia yang dikehendaki dapat terpenuhi dengan bantuan orang lain karena
adanya hubungan timbal balik.
Sekarang ini dengan adanya lembaga pembiayaan konsumen membawa dampak
yang positif dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat menengah
ke bawah. Lembaga pembiayaan konsumen ini memberi manfaat kepada masyarakat
dimana masyarakat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya yang berupa barang konsumtif
seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, mobil, perabotan rumah
tangga, dll.dengan pembayaran yang tidak langsung tunai yaitu dengan angsuran
.
Perjanjian Pembiayaan di indonesia muncul
karena adanya Keprpres No.61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan yang
kemudian ditindaklanjuti dalam keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/Kmk.013/1988
tentang ketentuandan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kemudian
Keputusan Menteri Keuangan RI No.45/Kmk.06/2003 tentang Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Kemudian dilanjutkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan RI No.448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan.
Kemudian terakhir Keputusan Menteri Keuangan No.172/KMK.06/2002 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000 tentang
Perusahaan Pembiayaan. Sampai saat ini perjanjian pembiayaan belum diatur dalam
bentuk UU.[1]
Selain itu munculnya praktek pembiayaan
dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut
:
1.
Karena sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk
mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan.
2.
Sistem pembayaran formal melalui koperasi tidak berkembang seperti yang
diharapkan.
3.
Sumber dana formal seperti Perum Pegadaian memiliki banyak keterbatasan atau
sistem yang kurang fleksibel.
4.
Sistem pembiayaan informal seperti praktek-praktek lintah darat sangat
mencekik masyarakat.[2]
Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu
:
1. Pihak perusahaan pembiayaan
konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditor)
2. Pihak konsumen (penerima dana
pembiayaan atau debitor)
3. Pihak supplier (penjual atau
penyedia barang)[3]
Maka dalam hal ini ada 2 hubungan
kontraktual yaitu :
1) Perjanjian pembiayaan yang
bersifat kredit antara perusahaan dan konsumen
2) Perjanjian jual beli antara
supplier dan konsumen yang bersifat tunai
Dalam perjanjian pembiayaan atau kredit
terkandung resiko adanya wanprestasi yaitu pihak yang meminjam atau debitur
tidak mampu melunasi kredit pada waktunya dan untuk memperkecil resiko itu
biasanya kreditur meminta jaminan kepada debitur. Jaminan inilah yang kemudian
menjadi sumber dana bagi pelunasan kredit dalam hal debitur tidak mampu
melunasi kredit yang diterimanya. Biasanya
jaminan tersebut dibuat dalam bentuk Fiduciary Transfer of ownership (fidusia).
Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan
kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur
(perusahaan pembiayaan) hingga kredit lunas.
Namun dalam
perkembangannya muncullah banyak permasalahan yang timbul dalam perjanjian
pembiayaan konsumen. Seperti yang disebutkan diatas tadi yaitu salah satunya
adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen (debitur) kepada kreditur
hal ini tentu akan sangat merugikan pihak kreditur. Dengan adanya wanprestasi
yang telah dilakukan oleh pihak debitur biasanya yang terjadi di masyarakat
pihak kreditur menyita objek perjanjian pembiyaan tersebut misalnya saja
kendaraan, yang seharusnya objek perjanjian tersebut tidak boleh disita
dikarenakan dalam perjanjian pembiyaan konsumen barang yang menjadi objek
perjanjian tersebut adalah sudah hak milik dari pihak konsumen sebab perjanjian
antara pihak supplier dan pihak konsumen sudah selesai yaitu pihak konsumen
sudah membeli barang tersebut dengan lunas.
Berdasarkan
latar belakang tersebut, maka penulis mencoba untuk membahas dan mengkaji
permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul :
“PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH YANG WANPRESTASI”
Rumusan Masalah
Berdasarkan
uraian dari latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah pokok
yang ditarik secara garis besar sebagai berikut :
1. Bagaimana
perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan terhadap nasabah yang wanprestasi?
2. Apa
dasar hukum perusahaan pembiayaan menyita kendaraan nasabah perusahaan
pembiayaan yang wanprestasi?
Tujuan dan
Manfaat Penelitian
1.
Tujuan
Penelitian
Tujuan dalam
pembuatan skripsi ini, untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana telah
dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yakni :
a. Untuk
mengetahui perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan terhadap nasabah yang
wanprestasi.
b. Untuk
mengetahuui dasar hukum perusahaan pembiayaan menyita kendaraan nasabah
perusahaan pembiayaan yang wanprestasi.
2.
Manfaat
Penelitian
a.
Manfaat Teoritis yang
diharapkan bagi peneliti mengenai skripsi ini adalah dapat dijadikan sebagai
bahan masukan serta kepustakaan terhadap perkembangan hukum yang berkaitan
dengan perjanjian pembiyaan konsumen.
b. Manfaat
Praktis yang diharapkan bagi peneliti mengenai skripsi ini adalah menambah ilmu
pengetahuan bagi peneliti sendiri, masyarakat, para mahasiswa serta yang
membaca skripsi ini tentang hukum perdata khususnya hukum kontrak tidak
bernama/kontrak inominat yang salah satunya adalah perjanjian pembiyaan konsumen.
Tinjauan Pustaka
Pengertian
Perjanjian
Yang dimaksud dengan perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Yang dimaksud “perbuatan” disini adalah “perbuatan
hukum” dan yang dimaksud dengan mengikatkan diri disini adalah saling mengikatkan diri, sebagai contoh
dalam perjanjian jual beli penjual
terikat untuk menyerahkan barangnya,
pembeli terikat untuk membayar harganya.[4]
Syarat Sahnya
Perjanjian
Sahnya
suatu perjanjian harus dipenuhi 4 syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320
KUHper yaitu :
1. Adanya
kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan
untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya
obyek.
4. Adanya
kausa yang halal.[5]
Pengertian
Wanprestasi
Perkataan
wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.[6]
Sedangkan prestasi adalah lawan kata dari wanprestasi adalah hal-hal yang harus
dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
M yahya harahap dalam bukunya
segi-segi hukum perjanjian, yang dimaksudkan dengan wanprestasi ialah
“Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat
pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya maka disini dapat dilihat
bahwa seorang debitur disebutkian dalam keadaan wanprestasi, apabila ia dalam
pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal
yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut
sepatutnya, jadi dapat dikatakan bahwa wanprestasi adalah apabila debitur tidak
memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan, ia dikatakan ingkar janji[7]”
Pengertian Perjanjian Pembiayaan
Istilah perjanjian pembiayaan
berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu finance contract. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang pembiyaan tidak ditemukan pengertian perjanjian
pembiyaan. Namun, di dalam pasal 1 angka 10 Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi
Lembaga Keuangan Non Bank telah disebutkan pengertian perikatan-perikatan
adalah perjanjian antara LKNB dengan nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas
pada:
1.
Penutupan polis pada
perusahaan perasuransian;
2. Pendaftaran
program pensiun pada dana pensiun;
3. Perjanjian
sewa guna usaha;
4. Perjanjian
pembiyaan konsumen;
5. Perjanjian
anjak piutang;
6. Pembukaan
rekening kartu kredit;
7.
Perikatan antara perusahaan
modal ventura dari perusahaan pasangan usaha;
Definisi ini terlalu luas karena
yang diatur tidak hanya antara LKNB dengan nasabah dalam pembiyaan konsumen,
tetapi juga lembaga pembiyaan lainnya, seperti asuransi, leasing, anjak piutang,
modal ventura,dll. Selain itu, dalam definisi ini yang ditonjolkan hanya subyek
hukum, sedangkan obyek hukum kurang ditonjolkan.
Untuk memperjelas definisi
tersebut, harus dicari dan ditemukan dalam doktrin. Munir Fuady, memberikan
pengertian tentang kontrak pembiyaan konsumen. Ia mengatakan bahwa:
“Hubungan antara kreditor dengan
konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiyaan konsumen.
Dalam hal ini pihak pemberi biaya sebagai kreditor dan pihak penerima biaya
(konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk
memberi sejumlah uang untuk pembelian barang konsumsi, sementara pihak penerima
biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara
cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi, hubungan kontraktual antara pihak
penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit” (Munir
Fuady, 2002:166)
Definisi ini memfokuskan pada sifat
hubungan hukum para pihak. Sifat hubungan hukum perjanjian pembiayaan ini
adalah sebagai perjanjian kredit. Dalam definisi ini juga tidak secara khusus
memberikan pengertian tentang perjanjian pembiayaan konsumen. Oleh karena itu,
kedua definisi diatas, perlu disempurnakan. Menurut penulis (Salim HS), yang
diartikan perjanjian pembiyaan konsumen adalah:
“Kontrak atau perjanjian yang dibuat
antara pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, dalam hal ini pemberi
fasilitas menyediakan dana untuk membeli barang dari penjual barang, untuk
digunakan oleh si penerima fasilitas, dan penerima fasilitas berkewajiban untuk
membayar pinjaman itu, baik berupa pokok dan bunga, sesuai dengan jangka waktu
yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak”.
Dalam praktiknya, istilah yang
digunakan untuk menyebutkan para pihak pada pembiyaan konsumen adalah pemberi
fasilitas dan penerima fasilitas. Pemberi fasilitas adalah perusahaan yang
bergerak di bidang pembiyaan konsumen. Penerima fasilitas adalah orang atau
badan yang menerima pembayaran dari pemberi fasilitas untuk membeli barang dari
penjual. Dalam hal ini yang menjadi obyeknya adalah berupa pinjaman uang dari
pemberi fasilitas kepada penerima fasilitas. Pinjaman itu digunakan untuk
membayar harga barang dari penjual. Pada umumnya, perusahaan pembiayaan banyak
membiayai untuk membeli kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat,
sedangkan untuk barang-barang bergerak , seperti TV, Tape, Kulkas,umumnya
menggunakan perjanjian sewa beli.[8]
Para Pihak dan
Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Para pihak merupakan pendukung hak dan kewajiban. Dalam
kontrak pembiyaan yang dibuat oleh para pihak, tidak ada kesamaan tentang
penyebutan para pihak. Namun peneliti dalam menyebut para pihak adalah kreditur
dan debitur. Kreditur adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan
konsumen. Perusahaan pembiyaan konsumen (Consumers Finance Company) adalah
badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala
oleh konsumen. Debitur adalah orang atau badan yang menerima pembayaran dari
kreditur untuk membeli barang dari penjual.
Pemberian fasilitas pinjaman uang dari kreditur
kepada debitur. Yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen ini pinjaman
itu digunakan untuk membayar harga kendaraan, baik roda dua maupun roda dari
penjual atau dealer.[9]
Metode Penelitian
Metode
penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hokum yang menkonsepsikan hokum sebagai
norma meliputi nilai-nilai, hokum positif dan putusan pengadilan.
1.
Fokus Penelitian
a. Perlindungan
hukum bagi perusahaan pembiayaan terhadap nasabah yang wanprestasi.
b. Dasar
hukum perusahaan pembiayaan menyita kendaraan nasabah perusahaan pembiayaan
yang wanprestasi.
2. Bahan Hukum
a.
Bahan hukum Primer,
yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
1)
Buku III
KUHPerdata
2)
Keppres RI No.
61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan
3)
UU No.42 tahun
1999 tentang jaminan fidusia
4)
UU No.21 Tahun
2011 tentang otoritas jasa keuangan
b.
Bahan hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti :
1)
Buku-buku hasil
karya para sarjana
2)
Hasil-hasil
penelitian
3)
Berbagai
hasil wawancara sebagai hasil penelitian
penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
c.
Bahan hukum
tersier, yakni bahan yang memberikan pentunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder, seperti :
1)
Ensiklopedia
2)
Kamus,dll.
3. Metode Pendekatan
Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ialah menelaah semua UU
dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hokum yang sedang ditangani atau
diteliti.
4. Pengolahan
dan Analisis Data
Data
yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang
menekankan pemahaman mendalam terhadap masalah yang diteliti, sehingga dapat
diambil kesimpulan sesuai dengan pertanyaan yang dibuat peneliti dalam rumusan
masalah.
Daftar
Pustaka
a.
Buku-buku
1.
Mulyoto. 2011. PERJANJIAN; Tehnik,
cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai. Yogyakarta: Cakrawala Media.
2. Salim
HS. 2015. Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah. Jakarta: Sinar Grafika.
3. Prof.
Subekti. 1996. Hukum Perjanjian.
Jakarta: PT. Intermasa.
4. Baros Wan sadjaruddin. 1992.
Beberapa Sendi Hukum Perikatan. Medan:
USU
Press.
b. Undang-Undang
1.
Pasal 1320 KUHPerdata
2.
Pasal 1338
ayat (1) KUHPerdata
[1] Ratna Arta Windari, S.H., M.H., Hukum perjanjian, Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2014, hal 74
[2] Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen, (Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2002) hal 164.
Pasal 1338 Ayat 1 KUHPer
[3] Muhammad Chidir, Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian
Perdata, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hal 166
[4] Mulyoto, PERJANJIAN; Tehnik, cara membuat,
dan hukum perjanjian yang harus dikuasai, Yogyakarta: Cakarawala Media, 2011,
hal 31
[5]
Pasal 1320 KUHPdt yaitu :
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
c. Adanya obyek.
d. Adanya
kausa yang halal.
[6]
Prof. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: PT.Intermasa, 1996, Cetakan
ke-16, hal 45
[7] Wan sadjaruddin Baros, Beberapa Sendi Hukum
Perikatan, USU Press, 1992, hal 7
[8]
Dr,H. Salim HS., S.H., M.S. Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah.
Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 46-48
[9]
Ibid., Hal 53-54
Tidak ada komentar:
Posting Komentar